oleh

Tuduhan Proyek Fiktif di KPK, Ketua Banggar DPRD Malteng: Itu Tidak Benar

Malteng, Liputan.Co.Id-Beberapa Waktu lalu ada sejumlah orang yang mengatasnamakan mahasiswa berasal dari Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor KPK RI. Mereka meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memproses kasus dugaan proyek fiktif, yakni pembangunan sarana prasarana olah raga yang merupakan program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang saat Tahun 2015 masih bernomenklatur Dinas Pendidikan dan Olah Raga.

“Abdulah dan Abua harus bertanggung jawab atas penyalahgumaan anggaran 1,5 Miliar, terkait pembangunan Infrastrutur sarana prasarana olah raga Tahun 2015 yang hingga saat ini tidak ada,” teriak salah satu orator dihadapan kantor lembaga anti rasua itu, Jln. Kuningan Persada, Jakarta, sebagaimana vidio unjuk rasa yang beredar melalui medsos.

Meski tuduhan itu dialamatkan kepada Abdulah Tuasikal, mantan Bupati Maluku Tengah dan Tuasikal Abua yang kini menjabat Bupati sebagai orang yang bertanggung jawab atas hal itu, Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Malteng, Ibrahim Ruhunussa membantah adanya proyek fiktif seperti yang disampaikan.

Menurutnya ia perlu mengklarifikasi soal tuduhan itu karena dikatakan, para pendemo menyuarakan dugaan kegiatan fiktif, berpatokan pada batang tubuh APBD Induk Malteng tahun 2015.

Ruhunussa mengakui  Anggaran yang disebutkan, sudah ditetapkan oleh DPRD bersama pemerintah Maluku Tengah dalam batang tubuh APBD induk tahun 2015.

Namun sehiring berjalannya tahun anggaran 2015, Item kegiatan tersebut tidak dapat direalisasikan lantaran berbenturan dengan persoalan lahan.

“Memang ini soal tuduhan proyek fiktif bukan ke saya. tetapi selaku Ketua Banggar kala itu, saya perlu luruskan. Terkait dengan indikasi proyek fiktif gedung olah raga seperti yang disampaikan dalam aksi demo beberapa waktu lalu di kantor KPK, Item anggarannya memang ada di APBD induk Tahun Anggaran 2015 yaitu sebesar 1,5 miliar, tapi di APBD perubahan itu dilakukan revisi. karena permasalahan tanah yang tidak tuntas sehingga anggaran itu tetap ada di Dinas Pendidikan tetapi dialihkan ke kegiatan prasarana Infrastrutur pendidikan,” jelas Ruhunussa, saat gelar jumpa pers bersama sejumlah awak media, diKafetaria Kantor DPRD Malteng, Masohi, Sabtu 23 Maret 2018.

Perubahan item kegiatan tersebut kata Pria yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Malteng, dapat dilihat pada APBD perubahan 2015.

“Ini bisa dilihat pada SK APBD perubahan Tahun Anggaran 2015. jadi yang dikatakan fiktif itu tidak benar,” singkatnya.

Seandainya kegiatan itu benar fiktif  kata Ruhunussa pasti menjadi temuan BPK.

“kalau dikatakan suatu kegiatan itu fiktif, ada laporan realisasi anggaran, tapi fisiknya tidak ada dilapangan, itu baru disebut fiktif. Dan kalaupun itu fiktif pasti sudah menjadi temuan BPK dan pasti mengarah pada proses hukum,” tandas Ruhunussa.

Sementara itu, Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua mengatakan, apa yang disampaikan para pengunjuk rasa baginya, merupakan fitnah yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

“Tidak benar dan fitnah. Silahkan dilihat apakah yang dituduhkan itu ada laporan realisasinya sehingga dikatakan fiktif. yang jelas kegiatan pembangunan sarana prasarana olah raga tahun 2015, tidak dapat dilaksanakan dan anggaran kegiatan itu diarahkan kepada pembangunan lain,” singkat Tuasikal saat dihubungi, Liputan via telepon.

Loading...
loading...

Komentar