LIPUTAN MALTENG

Parlementaria DPRD

Ketua DPRD Malteng Himbau Warga Kawal Pembagian Rastra Gratis

Pembagian Rastra Gratis 2018 di Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi.

Malteng, Liputan.Co.Id-Sebanyak 300 rb Ton lebih Rastra (beras sejahtera) gratis mulai didistribusikan oleh Pemerintah Maluku Tengah melalui pemerintah Negeri dan pemerintah keluarah.

Sebanyak 34.102 PKM (keluarga penerima manfaat) Maluku Tengah, menerima Rastra Gratis 2018.

Ketua DPRD Maluku Tengah, Ibrahum Ruhunussa menghimbau agar masyarakat dapat mengawal pembagian Rastra gratis itu.

Ia berharap para pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah ditingkat bawah saat membagi rastra kepada KPM, agar tidak menarik pungutan dari mereka.

“Rastra itu gratis, tidak boleh ada pungutan. kalau ada yang pungut biaya saat pembagian, bisa langsung lapor ke pihak berwenang, ke Pemerintah atau bisa juga ke kami sebagai lembaga pengawal aspirasi rakyat untuk ditindak lanjuti,” tegas Ruhunussa kepada Liputan, di Masohi,
Jum’at, 16 Maret 2018.

Sebelumnya kepala dinas Sosial Maluku Tengah,Yusran Ussemahu, kepada media Liputan mengatakan, daftar penerima rastra merupakan data yang telah diputuskan oleh kementrian sosial.

Sehingga, ia berharap masyarakat yang tidak kebahagian beras raskin yang telah dikonversikan menjadi rastra gratis itu, untuk tidak menyalahkan pemerintah Negeri atau pemerintah kelurahan.

“Daftar penerima Rastra gratis itu telah diputuskan oleh kementrian sosial. kalau yang tidak dapat, berarti nama tidak tercantum di data bes sebagai penerima manfaat. Kami harap masyarakat yang tidak kebagian jangan menyalahkan pemerintah setempat,” harap Ussemahu, Kamis 15 Maret 2018 di Ruang Kerjanya.

Sebaliknya tambah Ussemahu, jika ada penerima Rastra yang berstatus PNS, TNI, dan Polisi, masyarakat boleh melaporkan kepada pemerintah untuk diganti nama dengan yang lain.

“ada prosedur pergantian nama penerima yang berstatus pns, dimana Pemerintah Negeri melakukan pendataan. kemudian Pemerintah Negeri bermusyawarah untuk diusulkan ke kami. Kami akan cek apa nama yang diusulkan termasuk dalam basis data terpadu kemiskinan atau tidak. kalau masuk, kami usulkan kepada kementrian lewat SIKS. untuk selanjutnya nama yang diusulkan dapat menerima Rastra,” Jelas Ussemahu

“kalau tahun sebelumnya per-KPM jatah 15 kg Rastra. sekarang jatah per-KPM sudah jadi 10 kg,” tutup Ussemahu.

 

Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trending

To Top