oleh

Kapolres Malteng Pastikan, Mengedepankan Netralitas DiPilkada Maluku

MALTENG, LIPUTAN.CO.ID-Menghadapi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku 2018, Kapolres Maluku Tengah (Malteng) AKBP Radja Arthur Simamora menegaskan, satuan yang dipimpinnya tetap netral meski salah satu kandidat gubernur merupakan mantan kepala korps Brimob Polri.

Hal itu ia sampaikan dalam acara silahturahmi dan berbagi informasi antara Kapolres bersama sejumlah awak media se-Maluku Tengah, guna mensukseskan pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku 2018 di Wilayah Hukum Polres Malteng, Bertempat Mapolres Malteng,  Jum’at 23 Februari 2018.

Didampingi Wakapolres Malteng, Kompol. Sulastri sukidjang, Simamora menandaskan, kehadiran polisi dalam berbagai kesempatan baik kampanye calon maupun saat pencoblosan itu hanya sebatas pengamanan tidak lebih dari itu.

“Ketika seorang yang bersal dari institusi polri mencalokan diri sebagai calon kepala daerah saat mendaftar, seragam instansi tidak lagi melekat padanya sehingga katakanlah pa Murad saat ini beliau merupakan mantan anggota Polri karena maju sebagai calon gubernur Maluku, Secara institusi kita tidak ada hubungan dengan beliau” ujar Simamora.

Foto Bersama Usai Acara Silaturahmi

Simamora juga menambahkan anggota Polres Malteng yang tergabung dalam sentra Gakumdu Pilkada Maluku agar dapat memaksimalkan peranya dengan baik sehingga dapat membantu dalam suksesnya Pilkada Maluku yang berkualitas.

“saya katakan bahwa yang paling penting kehadiran kita (Polisi) dapat menciptakan pilkada yang berjalan aman, damai serta berlualitas,” ujarnya.

Dihadapan sejumlah wartawan Simamora juga mengatakan saat ini pihaknya telah memajang spanduk tentang 13 pedoman netralitas polisi di pilkada 2018.

ke-13 Pedoman tersebut diantaranya:

1. Anggota Polri dilarang mendeklarasikan diri sebagai bakal calon kepala/wakil kepala daerah/caleg.

2. Dilarang menerima/meminta/mendistribusikan janji, hadiah, sumbangan atau bantuan dalam bentuk apapun dari pihak parpol, paslon dan tim sukses pada kegiatan Pemilu/Pemilukada.

3. Dilarang menggunakan/memasang/menyuruh orang lain untuk memasang atribut-atribut yang bertuliskan/bergambar parpol, caleg, dan paslon.

4. Dilarang menghadiri, menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan deklarasi, rapat, kampanye, pertemuan partai politik kecuali di dalam melaksanakan pengamanan yang berdasarkan surat perintah tugas.

5. Dilarang mempromosikan, menanggapi dan menyebarluaskan gambar/foto bakal pasangan calon kepala/wakil kepala daerah baik melalui media massa, media online dan media sosial.

6. Dilarang melakukan foto bersama dengan bakal pasangan calon kepala/wakil kepala daerah/caleg.

7. Dilarang memberikan dukungan politik dan keberpihakan dalam bentuk apapun kepada calon kepala/wakil kepala daerah/caleg/tim sukses. Yang wajib dilaksanakan adalah memberikan pengamanan pada rangkaian kegiatan Pemilu/Pemilukada.

8. Dilarang menjadi pengurus/anggota tim sukses paslon/caleg di dalam Pemilu/Pemilukada.

9. Dilarang menggunakan kewenangan atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang dapat menguntungkan/merugikan kepentingan politik parpol maupun paslon/caleg di dalam kegiatan Pemilu/Pemilukada.

10. Dilarang memberikan fasilitas-fasilitas dinas maupun pribadi guna kepentingan parpol, caleg, paslon Pilkada, tim sukses dan paslon Presiden/Wapres pada masa kampanye.

11. Dilarang melakukan kampanye hitam (black campaign) terhadap paslon serta dilarang menganjurkan untuk menjadi golput.

12. Dilarang memberikan informasi kepada siapapun terkait dengan hasil penghitungan suara pada kegiatan pemungutan suara Pemilu/Pemilukada.

13. Dilarang menjadi panitia umum Pemilu, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) serta turut campur tangan di dalam menentukan dan menetapkan peserta Pemilu. (K Ely, ML)

Loading...
loading...

Komentar