LIPUTAN MALTENG

News

DPRD Malteng Bahas RAPBD 2018

Bupati Tuasikal Abua bersama tiga pimpinan DPRD Malteng Foto Bersama Usai penandatanganan Nota Persetujuan KUAPPA RAPBD 2018

FAJAR MALTENG, MASOHI-Setelah DPRD Malteng sepakati dan menyetujui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Platfom Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2018 menjadi KUAPPA 2018, pada paripurna ke 4 masa sidang ke 3 2017, DPRD Malteng mulai membahas RAPBD 2018 dengan pemerintah daerah.

Hal itu dilakukan, setelah DPRD Malteng dibawa pimpinan Ibrahim Ruhunussa, telah menggelar Paripurna ke 5 masa sidang 3 Tahun 2017 dengan agenda penyampaian nota RAPBD 2018 oleh Bupati Malteng Tuasikal Abua, di Gedung Paripurna DPRD Malteng, Sabtu malam, 02 November 2017.

Selanjutnya pada minggu 3 November, pada setiap komisi komisi di DPRD Malteng membahas Rancangan Kerja Anggaran bersama mitra SKPD masing.
Ruhunussa saat memimpin sidang mengatakan DPRD Malteng akan berusaha sempaksimal mungkin untuk menyelesaikan pembahasan RAPBD 2018 hal tersebut kata Pria Asal Dapil 3, selain karena perintah aturan, tetapi maratonya pembahasan merupakan komitmen DPRD bersama pemerintah untuk tetap mempertahankan opni wajar tanpa pengecualian yang sudah diraih Mauku Tengah selama 2 kali berturut turut.

Sebelumnya Ruhunussa mengatakan, persetujuan penandatanganan nota kesepakatan KUA PPA RAPBD Tahun Anggaran 2018, Antara Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Maluku Tengah, adalah untuk menentukan arah dan tujuan dari Penetapan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran.

“inimerupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah, sehingga dalam penetapan Kebijakan anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah selalu berpecloman kepada berbagai dokumen dalam rangka penyusunannya yang didahului dengan Penyampaian Nota KUA-PPAS sampai kepada proses pembahasan bersama antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam proses pembahasan sesuai dengan kebutuhan dan kemanfaatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tetap berlandaskan pada RPJMD dan RKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah,” jelas Ruhunussa. (kym)

Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trending

To Top